• 16

    Aug

    Heboh Lelang 6 Trilyun Rupiah

    Minggu lalu kami dihebohkan oleh kasus 1 paket lelang senilai 6 trilyun rupiah yang oleh LPSE dinyatakan gagal (berita lengkap). Ketika kami melalukan update aplikasi SPSE ke 3.2.4, beberapa lelang yang sebelumnya bertatus ‘lelang sudah selesai’ berubah menjadi lelang gagal. Status lelang gagal ini muncul pada lelang yang ‘tidak diselesaikan’ oleh panitia. Media masa membuat berita-berita yang heboh gara-gara perubahan teks ini. Lelang E-KTP diumumkan di LPSE Kementerian Dalam Negeri sebagai lelang e-procurement pada 21 Februari 2011. Setelah pendaftaran lelang yang dilakukan online, proses-proses berikutnya tidak tercatat oleh SPSE alias dilakukan offline atau manual. Informasi penawaran maupun pemenang lelang tidak ada di sistem. Jadi sebenarnya, proses lelang E-
  • 28

    Jan

    Mindset Baru: Melakukan Lelang di LPSE-LPSE Lain

    Saya agak susah menemukan judul yang tepat untuk tulisan ini. Sementara, saya gunakan judul itu. Ilustrasinya seperti ini. RSUD Kanjuruhan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (kampung halaman saya) merupakan salah satu satuan kerja dari Pemkab Malang. Lelang eprocurement dilakukan di LPSE Kabupaten Malang. Suatau saat RSUD akan mengadakan tender peralatan kesehatan (alkes). Alkes tertentu hanya dapat disediakan oleh vendor-vendor dari Jakarta dan tidak ada di vendor setempat. Pada lelang konvensional, RSUD tersebut akan mengumumkan di koran nasional agar pengumuman dapat sampai ke vendor-vendor yang ada di Jakarta. Vendor dari Jakarta akan datang ke Malang untuk pengambilan dokumen. Untuk pemasukan penawarannya dapat dilakukan melalui pos. Sementara it, jika lelang dilakukan secara e
  • 12

    Jan

    Tujuan E-Procurement Pada Perpres 54/2010

    Pasal 107 memuat tujuan e-procurement sebagai berikut: a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; d. mendukung proses monitoring dan audit; dan e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Menarik untuk dicermati pada poin c bahwa e-procurement bertujuan meningkatkan efisiensi proses Pengadaan. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah efisiensi waktu (proses pengadaan lebih cepat) maupun efisiensi biaya (transportasi, penggandaan dokumen). Perpres tidak menyebut bahwa efisiensi hasil pengadaan menjadi tujuan e-procurement, yaitu selisih antara nilai kontrak dengan pagu/HPS. Efisiensi sebagai selisih antara kontrak dengan pagu/HPS tidak dapat dijadikan ukuran. Sebag
  • 12

    Jan

    ULP/Panitia Pengadaan dan PPK Pada Perpres 54/2010

    Pada peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, Panitia Pengadaan/ULP memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan pada keppres 80 tahun 2003. Kini, penetapan pemenang berada di tangan Panitia Pengadaan/ULP dan tidak memerlukan persetujuan PPK. Pada pasal 80 ayat 1 disebutkan bahwa “ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa“. Sementara itu pada pasal 85 ayat 1, disebutkan bahwa “PPK menerbitkan SPPBJ….“. Hal ini dimaksudkan untuk semakin mempertegas perbedaan kewenangan dan tugas antara ULP/Panitia dengan PPK. ULP/Panitia bertugas ‘memilih/menyeleksi’ penyedia barang/jasa. Para proses seleksi ini belum ada komitmen atau kontrak antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa. Sementara itu, hasil seleksi penyedia baran
  • 28

    Dec

    Pepres 54 Tahun 2010 & Standard Dokumen Pengadaan

    Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 terdiri atas 9 file. File pertama dan kedua berisi peraturan itu sendiri beserta penjelasan. File ke-3 sampai ke-9 merupakan lampiran tata cara pemilihan penyedia barang/jasa. Silakan download di sini. Sementara itu, standar dokumen pengadaan (SDP) juga telah ditetapkan oleh LKPP. SDP ini merupakan pengganti (MDPN/Model Dokumen Pengadaan Nasional) yang dibuat untuk Keppres 80/2003. SDP menjadi acuan ULP dan panitia pengadaan ketika membuat dokumen pengadaan. Download Standard Dokumen Pengadaan (Revisi atas Perka LKPP no 6/2010)
-

Author

Follow Me