• 20

    Sep

    Interkoneksi LPSE dan SPAN

    SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) merupakan sistem yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Akhir tahun 2011 ini SPAN akan diujicobakan di beberapa KPPN Jakarta. SPAN dan e-procurement memiliki kaitan yang erat. Lebih dari 30% nilai APBN digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Pertemuan awal LKPP, tim pengembangan SPAN, serta LPSE Kementerian Keuangan memberikan gambaran bahwa ada beberapa titik interkoneksi antara kedua sistem. Interkoneksi tersebut berada pada kode anggaran serta nomor kontrak pengadaan. Semoga di awal tahun depan LKPP dapat mulai mengembangan interkoneksinya.
  • 15

    Sep

    Antara Pekerja Bangunan dan Pengguna Gedung

    Saya beserta tim pengembangan e-procurement seolah-olah sedang membangun sebuah gedung kantor. Ada yang menjadi arsitek, pemasang instalasi listrik, pembuat saluran air, memasang furniture, mengecat tembok, dan ada juga bagian pemasaran yang menawarkan ruang untuk disewakan. Bagi arsitek, gedung tersebut tampak di layar komputernya sebagai miniatur bangunan tiga dimensi lengkap dengan perabotannya. Bagi pemasang instalasi listrik, dia telah memasang kabel sepanjang 10 ribu meter dan 15 ribu sambungan listrik pada bangunan tersebut. Bagi pembuat saluran air, dia telah memasang 5 ribu batang pipa berbagi ukuran dan memasang sekian ribu sambungan pipa pada puluhan lantai. Bagi pengecat tembok, dia telah menghabiskan ribu liter cat untuk mengecat ribuan meter persegi dinding di puluhan lantai.
  • 15

    Sep

    Review Inaproc (September 2011)

    Kuartal ke-4 tahun ini, kantor fokus pada review sistem-sistem yang telah ada. SPSE versi 3 telah beberapa kali direview untuk pengembangan versi 4. Sistem lain: Smart Report dan Inaproc juga direview untuk meningkatkan kualitas. Untuk review Inaproc, LKPP mengundang beberapa LPSE antara lain Kementerian Kesehatan, Universitas Negeri Makasar (UNM), Kementerian Perumahan Rakyat, serta beberapa pejabat LKPP lainnya. Pak Bima, Deputi II LKPP juga hadir membuka acara Review Inaproc yang diselenggarakan 15-16 September 2011 di Jakarta. UNM kami ajak untuk melihat perspektifnya sebuah LPSE yang banyak mendapat ‘tumpangan’ pengumuman maupun proses lelang e-proc. Masukan penting dari LPSE UNM antara lain 1. Keterbatasan akses internet di berbagi Kabupaten di Sulawesi. Akhirnya LPSE U
  • 25

    May

    Play! Java Framework

    Kali ini posting saya cukup teknis. Sudah lama saya tidak coding. Namun karena teman-teman teknis terlalu sibuk dengan urusan rutin, saya luangkan waktu untuk riset tentang framework Java. Atas rekomendasi rekan saya, Nugroho DS, saya mempelajari Play! Framework. Nugrohos DS sendiri saat ini merupakan programmer freelance yang mendapat order online dari berbagai negara sehingga rekomendasinya saya yakin sip. Selama ini kami menggunakan Tapestry+Spring+iBatis untuk SPSE. Konon, Nugroho DS pula yang membangun pondasi SPSE. Kala itu di tahun 2005-2006 pilihan framework masih tidak terlalu banyak. Pilihan jatuh di Tapestry3+Spring+iBatis karena model pemisahan antara view dan business logicnya sangat kuat. Play! Framework diciptakan (baru tahun 2009 kalau tidak salah) tentunya setelah meramu
  • 6

    Oct

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan SPSE

    Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengaadaan barang/jasa dapat telah resmi dikeluarkan presiden. Ada banyak perubahan dari Keppres 80 tahun 2003. Pada perpres baru ini LPSE dan SPSE telah disebut secara eksplisit. Pencantuman LPSE & SPSE diharapkan dapat lebih mendorong instansi untuk mendirikan LPSE. Terkait dengan e-procurement, ada beberapa hal penting yang diatur pada Perpres ini, antara lain: Kewajiban penerapan e-procurement untuk sebagian/seluruh paket pada tahun 2012. Kewajiban mendirikan LPSE bagi kabupaten/kota. Pengumuman lelang dan rencana pengadaan dilakukan di Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Sementara itu, beberapa pasal di Perpres 54 mengharuskan kami untuk melakukan perubahan aplikasi. Berikut ini catatan saya terkait hal ini: PPK Dari sisi workflow
  • 6

    Oct

    E-Procurement Sebagai Lokomotif E-Government

    Pada Istruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT disebutkan bahwa pengembangan sistem e-government melalui 4 tahap, yaitu: Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi: ? Pembuatan situs informasi di setiap lembaga; ? Penyiapan SDM; ? Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll; ? Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi: ? Pembuatan situs informasi publik interaktif; ? Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain; Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi: ? Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; ? Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Tingkat 4 - Pemanfaata
  • 5

    Jan

    Perlukah Satu Aplikasi Tunggal E-procurement? (Tanggapan Artikel)

    Sebagian tulisan ini merupakan tanggapan saya terhadap Saudara Samsul Ramli dengan Judul Indonesia Menuju Satu Aplikasi eProcurement,Mungkinkah? Desentralisasi menjadi isu yang sering menjadi pembicaraan orang. Isu terakhir adalah penghapusan pemilihan gubernur secara langsung. Wacana tersebut muncul karena ternyata biaya pilgub sangat besar dan sangat masuk akal jika gubernur dipilih oleh DPRD. Di sisi lain, pihak-pihak yang tidak setuju menganggap cara ini akan mengebiri demokrasi dan hanyalah set back atau kemunduran. Biaya yang besar pada pilgub (dan pilkada pada umumnya) adalah konsekuensi demokrasi dan desentralisasi. Isu serupa juga mengemuka terhadap sistem LPSE. Selama ini, LKPP tidak pernah mengeluarkan regulasi yang mengatur bahwa sistem eproc harus menggunakan sistem LPSE ya
  • 7

    Dec

    Global Conference on EGP

    LKPP menghadiri konferensi Electronic Goverment Procurement (EGP) yang diselenggarakan oleh MDB EGP. Konferensi ini dihadiri oleh antara lain Chili, Korea Selatan, Indonesia, Italia, Ameria Serikat, Norwegia, Filipina, Paraguay, Kenya, China, Afrika Selatan, Perancis, dan Singapura. Beberapa negara turut serta memberikan materi pada konferensi ini. LKPP sendiri menyampaikan praktek e-procurement di Indonesia. Materi presentasi LKPP dibawakan oleh Invanos Tertiana, senior consultant implementation project. Implementasi e-procurement (LPSE) di Indonesia baru mencapai 40-an instansi dari target 500 instansi seluruh Indonesia. Angka ini sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kondisi di negara-negara lain yang hadir pada konferensi tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan dengan akse
  • 12

    Nov

    Mengapa LPSE Berbasis Free License?

    Banyak orang, terutama swasta, mempertanyakan mengapa LPSE menggunakan database Postgres? Ada juga yang tidak mengenal Postgres itu apa. Mengapa tidak menggunakan Oracle 10g yang canggih? Mengapa tidak menggunakan MS SQL Server? Bagaimana dengan support Postgres? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar disampaikan mengingat mereka berangkat dari lingkungan swasta yang sangat familiar dengan Oracle, DB2, MS SQL, atau paling tidak My SQL. Alasan kami memilih Postgres dan software-software pendukung LPSE yang FOSS (Free and Open Source Software) cukup sederhana. E-proc dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi,untuk itu, pengembangan dan penggunaannya juga harus efisien. LPSE diimplementasikan dengan konsep terdesentralisasi (tidak terpusat) sehingga akan terdapat puluhan hingga ratusan server LPSE
  • 10

    Jul

    LPSE Dikembangkan Bersama-sama

    Sistem LPSE dikembangkan tidak hanya oleh tim LPSE Pusat - LKPP. Sejak awal, LKPP berniat untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi yang paling kompeten. Ada dua aspek utama di sistem LPSE yang saat ini dikembangkan bersama instansi lain, yaitu sistem pengamanan dokumen dan sistem audit. Pengamanan dokumen merupakan aspek sangat vital dari sistem e-procurement. Aspek pentingnya adalah Dokumen tidak boleh dibuka oleh orang yang tidak berhak Dokumen hanya boleh dibuka pada saat yang telah ditentukan Karena itu, dokumen harus dienkripsi menggunakan metode yang terjamin. Dalam hal ini, LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (LSN) sebagai lembaga resmi negara yang memiliki tugas membuat sistem persandian bagi pemerintah. Pada tahun 2008 LSN dan LKPP telah meluncurkan Aplikasi P
- Next

Author

Follow Me