• 5

    Jan

    Inpres 75 40

    Inpres ini resminya bernama Inpres nomor 17 tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Salah satu poin yang terkait dengan e-procurement adalah target penerapan e-procurement sebesar 75% anggaran di Kementerian/Lembaga/Institusi lain serta 40% di Daerah. Dari situlah kami menyebutnya Inpres 75-40. Masuknya target e-procurement pada inpres merupakan salah satu bukti bahwa kita semua, penyelenggara LPSE seindonesia, dapat meyakinkan para pimpinan bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan e-procurement. Nilai paket 53 trilyun yang dilelang selama 2011 merupakan bukti keberhasilan tersebut. Ini semua merupakan hasil kerja keras tim LKPP serta semua pengelola LPSE seluruh indonesia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengukur 75% dan 40% tersebut
  • 28

    Sep

    LPSE Nasional Sebagai Infrastruktur Sistem Informasi Pengadaan

    Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan kabupaten/kota memiliki unit kerja LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Pada akhir 2012 diharapkan lebih dari 500 LPSE telah berdiri untuk melayani pengadaan pemerintah secara elektronik. Pada awalnya sistem LPSE dibentuk hanya untuk menyediakan layanan e-tendering. Namun pada perkembangnya, LPSE Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjadi infrastruktur sistem informasi pengadaan nasional. Saat ini, pemerintah tidak memiliki data akurat tentang pengadaan barang/jasa. Informasi tentang pengadaan hanya dapat diperoleh melalui besarnya penyerapan anggaran dari Kementerian Keuangan. Data penyerapan anggaran hanya memberikan informasi tentang uang; sementara proses pengadaan sendiri
  • 30

    Jun

    Aspek Non Teknis Agregrasi Data Penyedia

    Ini merupakan lanjutan tulisan saya sebelumnya: Agregrasi Data Melalui Inaproc. Bulan Juli ini kami akan meluncurkan sistem agregrasi di LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan LPSE Kota Yogyakarta. Kedua LPSE ini dipilih karena pada prakteknya, penyedia yang berdomisili di Kota Yogyakarta akan mengikuti lelang di LPSE Provinsi maupun LPSE Kota Yogyakarta. Alasan kedua adalah penyedia dan jumlah paket pengadaan di kedua LPSE tersebut relatif tidak terlalu banyak. Implementasi di kedua LPSE tersebut akan diikuti secara bertahap implementasi di LPSE-LPSE lain. Tantangan terbesar adalah aspek non teknis yaitu verifikasi data. Secara legalitas, verifikasi penyedia yang akan masuk ke sistem LPSE diatur oleh peraturan kepala daerah atau peraturan tingkat menteri bersama-sama dengan aturan
  • 14

    Jun

    Agregrasi Data Penyedia Melalui INAPROC

    Ini merupakan kelanjutan tulisan sebelumnya tentang http://lpse.blogdetik.com/2010/05/05/roaming-penyedia-antar-lpse-segera-diluncurkan/. Sistem Agregrasi Data Penyedia (ADP) telah memasuki tahap akhir pengembangan. Kami telah mengadakan workshop dengan melibatkan LPSE Provinsi DIY dan LPSE Kota Yogyakarta yang akan menjadi tempat pertama implementasi ADP ini. ADP akan menyandang brand INAPROC (Portal Pengadaan Nasional) karena ke depan, setelah semua LPSE teragregrasi maka istilah ADP tidak akan dikenal orang. Brand INAPROC sengaja saya angkat karena Istilah ini yang disebutkan dalam Draf Perpres Pengadaan Barang/Jasa pengganti keppres 80/2003. Secara teknis tidak akan ada kendala berarti dalam implementasi ADP ini. Pada prinsipnya hanya akan terjadi salah satu dari 3 hal berikut ini:
-

Author

Follow Me