• 10

    Feb

    SPSE di Kota Surabaya

    Akhirnya, pemkot Surabaya berhasil melakukan migrasi dari e-proc yang telah mereka gunakan sejak 2004 ke SPSE. Proses migrasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yakni membuat ‘jembatan’ dari SPSE versi 3.3.2 ke sistem e-project dan beberapa sistem terkait. Dengan adanya jembatan ini, sistem-sistem yang terintegrasi dengan e-proc lama tetap berjalan dengan baik. Tahap berikutnya adalah melakukan lelang di SPSE. Sebagian paket akan tetap berjalan di e-proc lama hingga proses lelang berakhir, sedang paket-paket baru dilelang di SPSE. Penyedia barang/jasa pengguna eproc kota Surabaya juga akan mengalami perubahan. Namun saya yakin bahwa mereka sudah pernah mengikuti lelang di LPSE Provinsi Jawa Timur atau LPSE-LPSE lain sehingga dapat langsung familiar dengan aplikasi ini.
  • 20

    Sep

    Interkoneksi LPSE dan SPAN

    SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) merupakan sistem yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Akhir tahun 2011 ini SPAN akan diujicobakan di beberapa KPPN Jakarta. SPAN dan e-procurement memiliki kaitan yang erat. Lebih dari 30% nilai APBN digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Pertemuan awal LKPP, tim pengembangan SPAN, serta LPSE Kementerian Keuangan memberikan gambaran bahwa ada beberapa titik interkoneksi antara kedua sistem. Interkoneksi tersebut berada pada kode anggaran serta nomor kontrak pengadaan. Semoga di awal tahun depan LKPP dapat mulai mengembangan interkoneksinya.
  • 21

    Apr

    Penerapan Agregasi Data Penyedia

    Beberapa waktu yang lalu LKPP kedatangan tamu orang Inggris, begitu anak saya menyebut orang bule. Yang dimaksud adalah konsultan dari Asian Development Bank. Mereka berencana menggunakan SPSE untuk proyek-proyek hibah dan pinjaman di Indonesia. Kedatangan mereka saat ini untuk mengadakan assesment apakah SPSE sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Jika menilik dari Peraturan Presiden Nomor 54/2010, pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Salah satu yang menjadi catatan orang Inggris tadi adalah perlunya penyedia barang/j
  • 21

    Nov

    Data-data Penyedia yang Dibawa Ketika Roaming

    Pada awal perancangan sistem Agregasi Data Penyedia, kami rencanakan bahwa seluruh informasi kualifikasi (ijin usaha, akta, pajak, neraca, dll) akan dibawah ketiga roaming. Namun ketiga sampai pada perancangan teknis, kami putuskan bahwa informasi kualifikasi tidak disertakan ketika roaming.Berikut ini sebagai ilustrasi: Penyedia terdaftar di LPSE Kota Depok dan telah mengisi data-data kualifikasi di sana. Penyedia roaming ke LPSE Kemkeu. Ketika login perdana atau mengikuti lelang, data-data kualifikasi harus di-copy dari LPSE Kota Depok ke LPSE Kemkeu. Hal ini memerlukan bandwidth di kedua LPSE. Ketika mengikuti lelang di LPSE Kemkeu, penyedia menambah data kualifikasinya. Nah, penambahan data kualifikasi di LPSE Kemkeu ini apa diteruskan juga di LPSE Kota Depok? Jika data dite
  • 16

    Oct

    ADP untuk Sistem Non-SPSE LKPP

    Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, kabupaten/kota wajib mendirikan LPSE. Secara definisi, LPSE merupakan unit yang melaksanakan pengadaan secara elektronik. Sebelum perpres tersebut ditetapkan, beberapa instansi telah memiliki unit pelaksana pengadaan secara elektronik meskipun tidak bernama LPSE. Di Pemerintah Kota Surabaya misalnya, unit ini bernama Sekretariat E-Procurement. Instansi-instansi lain yang menggunakan sistem e-procurement Kota Surabaya juga menggunakan istilah tersebut. Sekretariat E-procurement ini telah menjalankan fungsi-fungsi LPSE sehingga dapat disebut LPSE. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan LKPP telah digunakan di seratus lebih LPSE memiliki fungsi agregrasi data penyedia (AD). Fungsi ini memudahkan penyedia yang tel
  • 16

    Oct

    Implementasi Agregrasi Data Penyedia

    Beberapa posting sebelum ini membahas tentang berbagai wacana dan usulan tentang ADP. Pada posting kali ini saya akan mengulas tentang sistem ADP yang dikembangkan. Setelah melalui diskusi dengan beberapa pihak dan LPSE akhirnya kami memutuskan untuk membuat sistem ADP yang terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, data-data penyedia disimpan di setiap server LPSE. Di pusat (LKPP) hanya terdapat data lookup. Penerapan ADP melalui dua tahap, (1) Inisiasi (2) Aktivasi. 1. Inisiasi Pada tahap ini, satu server LPSE didaftarkan ke Inaproc untuk mengambil data-data penyedia. Pada proses inisiasi ini akan dapat diidentifikasi ‘duplikasi’. Penggabungan dua LPSE atau lebih, (terutama jika di satu kota yang sama) akan menggabungkan data penyedia. Artinya, penyedia yang telah terdaftar
  • 5

    May

    Roaming Penyedia Antar-LPSE Segera Diluncurkan

    Di era sekarang, istilah roaming tidak lagi dikenal. Di saat awal-awal penggunaan telepon seluler, roaming merupakan istilah yang sangat popular. Roaming, di dunia seluler, dapat dijelaskan sebagai berikut. Seseorang membeli kartu perdana GSM di Surabaya. Kartu tersebut akan terdaftar di sebagai nomor Surabaya dan tercatat di jaringan GSM Surabaya. Ketika orang tersebut menggunakan kartu tersebut di Jakarta, maka terjadilah roaming. Di LPSE, saat ini setiap penyedia harus mendaftar di masing-masing LPSE agar dapat mengikuti lelang di sana. Analogi dengan roaming tadi, operator seluler masih belum memiliki fasilitas roaming sehingga ketika berada di Jakarta, kartu yang dibeli di Surabaya tidak dapat digunakan. Ia harus membeli kartu GSM baru di Jakarta. Dalam waktu dekat, LPSE akan memili
  • 6

    Oct

    Teknis Interkoneksi Data LPSE (4): Desain 2

    Berikut ini adalah usulan dari Saudara Said Fauzul yang saya tulis kembali: Mungkin saya agak memiliki pandangan yg berbeda. Menurut saya, bukanlah permasalah autentikasi dan data user/penyedia yang harus kita perhatikan terlebih dulu, melainkan urut-urutan. A. Pengumuman lelang Untuk pengumuman lelang ini, saya kira kita bisa menggunakan konsep desentralisas, di mana ada satu server pengumuman terpusat yang menjadi tempat berkumpulnya semua pengumuman pengadaan dari seluruh LPSE. Mungkin bisa menggunakan metode PUSH, jadi setiap LPSE yang memiliki pengumuman baru, harus mengirimkan atau mem-push data pengumuman tersebut ke server pusat Data pengumuman yang dikirimkan berupa text base, sedangkan untuk setiap dokumen, hanya diinformasikan link untuk downloadnya saja. Secara bertaha
  • 2

    Jun

    Teknis Interkoneksi Data LPSE (3): Desain

    Tantangan Tantangan utama interkoneksi adalah konsistensi data. Kasusnya mirip dengan ATM (Automated Teller Machine). Jika kita mengambil uang di ATM A, maka otomatis saldo berkurang. Jika kita lihat di ATM B, maka saldo akan sama persis dengan sewaktu dilihat di ATM A. Sebagai contoh, pada jaringan ATM bersama, satu hari bisa terjadi 170 ribu transaksi. Pada setiap transaksi ATM, volume data yang melintas relatif kecil. Beberapa hal yang membedakan LPSE dengan ATM Setiap situs LPSE adalah independen tidak di bawah satu institusi yang memiliki otoritas ke semua LPSE. Jumlah transaksi per hari tidak sebesar ATM, namun volume data cukup besar. Desain 1: Terpusat Dengan memperhatikan fakta dan atasan nomor 3, interkoneksi dapat dibuat dengan membuat satu server pusat data peny
  • 28

    May

    Teknis Interkoneksi Data LPSE (2): Konsep

    Konsep Dasar Konsep dasar interkoneksi data LPSE adalah Penyedia barang/jasa yang terdaftar di LPSE A dapat mengikuti lelang di LPSE B tanpa mendaftar ulang di LPSE B. Data penyedia yang telah dimasukkan di LPSE A dapat digunakan di LPSE B tanpa mengisi ulang. Data penyedia yang dimasukkan untuk lelang di LPSE B dapat digunakan untuk lelang di LPSE A. Interkoneksi antara LPSE A dan B melalui protokol HTTP/HTTPS. Fakta dan Batasan Tidak semua penyedia di LPSE A akan mengikuti lelang di LPSE lain. Di ibu kota provinsi, jika ada lebih dari 1 LPSE, sekitar 70% penyedia akan mengikuti lelang di LPSE yang berada di kota tersebut. Kurang dari 5% penyedia yang terdaftar di sebuah LPSE akan mengikuti lelang pada LPSE di luar kota. LPSE A independen terhadap LPSE B dan tidak memi
- Next

Author

Follow Me