• 12

    Jun

    Satu Instansi, Banyak LPSE

    Dari awal, LPSE sudah didesain untuk terdesentralisasi. Tidak ada satu sistem di Jakarta untuk seluruh instansi. LPSE akan ada di setiap instansi. LPSE dikelola dan dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Namun pendekatan per instansi ini masih kurang tepat. Beberapa instansi memiliki jangkauan wilayah seluruh Indonesia. Kementerian PU, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Polri misalnya, memiliki satuan kerja hingga di kabupaten-kabupaten. Idealnya, satuan kerja instansi pusat yang berada di daerah mengadakan lelang melalui LPSE kab/kota setempat. Namun ternyata mewujudkan hal ini tidak mudah. Beberapa instansi mulai menggagas berdirinya LPSE di tingkat provinsi, Kepolisian Daerah misalnya. ‘Teori kami’, polda dapat mengadakan lelang di LPSE provinsi. Karena t
  • 16

    Nov

    Business Continuity Plan (BCP)

    Hari ini kursus Business Continuity Plan. Pada prinsipnya mempersiapkan rencana jika ada bencana terhadap sistem. Pembuatan BCP harus melibatkan semua level di organisasi, mulai dari direktur utama hingga bagian help desk; mulai dari bagian keuangan hingga perencanaan produksi. Gambarannya seperti apa BCP itu? Berikut ini ilustrasinya. Bank ABC memiliki data center di kantor pusat di Sudirman - Jakarta. Andaikan kantor pusatnya terjadi kebakaran, bank tersebut harus tetap beroperasi. Jika ada gangguan terhadap core business system maka akan terdapat potensi kehilangan transaksi, katakanlah 100 milyar per jam, dan potensi kerugian 5 milyar per jam. Nah, untuk mencegah kehilangan pendapatan/keuntungan tersebut, sistem bank harus memiliki BCP. Data-data yang disimpan di data center (kantor
  • 13

    Oct

    LPSE Mempercepat Proses Pengadaan

    Tadi siang saya bertemu seorang rekan pengelola LPSE. Dia bercerita bahwa LPSE telah sangat mempercepat proses lelang. Ada puluhan paket pengadaan yang sedang dilelang oleh panitia. Spesifikasinya sebagian besar sama. Find menjadi salah satu fasilitas word processing yang sangat membantu mereka. Satu hal yang sangat mempercepat adalah tidak diperlukannya pencetakan/printing dokumen. Pada lelang konvensional, pencetakan dan penjilidan memerlukan effort yang tidak sedikit. Jenis lelang tertentu terutama konstruksi memerlukan dokumen dengan jumlah banyak hingga ratusan halaman. Adanya e-procurement telah mengurangi waktu dan biaya pencetakan dokumen.
  • 13

    Sep

    'Kuncing Animasi' pada LPSE Prov Jatim

    Tanggal 24 Agustus kami mendapat berita di Koran Jawa Pos bahwa LPSE Provinsi Jawa Timur dibobol hacker. Akibatnya, web LPSE Provinsi Jawa Timur berubah menjadi gambar kucing animasi (lihat beritanya). Gambar yang dimaksud adalah logo Apache Tomcat di bawah ini: Sebenarnya tidak ada hacker yang membobol situs LPSE. Gambar kucing tersebut merupakan tampilan default aplikasi Tomcat. Aplikasi Tomcat merupakan aplikasi yang menjalankan SPSE. Ketika itu, server LPSE mengalami gangguan sehingga tampilan default tersebut muncul. Alhamdulillah kami telah dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kini LPSE Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik setelah kami tune up servernya menyesuaikan dengan peningkatan jumlah pengguna. Kami pernah mengalami hal serupa di LPSE Provinsi Jawa Barat pada t
  • 12

    Sep

    Pentingnya Helpdesk

    Seorang rekan dari grup IT Operation (ITO) mendatangi saya dan melaporkan bahwa ada penyedia yang tidak bisa login di LPSE Tegal. Penyedia tersebut sudah terdaftar di LPSE Prov DIY dan bisa login di LPSE-LPSE lain (Magelang, Kota Yogya). Rekan saya tersebut, karena memiliki background jaringan, maka melakukan investigasi dari sisi jaringan dan infrastruktur LPSE Tegal. Semua OK, katanya. Jadinya dia heran mengapa penyedia tersebut tidak bisa login. Saya sampaikan konsep ADP (Agregasi Data Penyedia) bahwa penyedia perlu melakukan aktivasi dengan User ID di semua LPSE yang telah terdaftar. Penyedia tersebut kemungkinan besar mencoba login di LPSE Tegal dengan User ID yang terdaftar di LPSE Prov DIY. Padahal harusnya dia harus login di LPSE Tegal dengan User ID & password LPSE Tegal untu
  • 20

    Jul

    SPSE Versi 4

    Pertengahan tahun 2011 kami merencanakan pengembangan SPSE versi 4. Banyak improvement dilakukan pada versi ini. Dari sisi teknis, SPSE versi 4 akan menggunakan framework pengembangan baru, Play!. Saya sudah uji coba dan ternyata memiliki performance yang sangat memuaskan. Dari sisi pengembangan, Play sangat mudah digunakan sehingga sangat mempercepat pengembangan. Estimasi saya, Play dapat membuat coding 3-4 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang digunakan SPSE versi 3. Pada pengembangan SPSE versi 4, LKPP bekerja sama dengan LPSE Kota Surabaya. Banyak hal baru yang akan hadir di SPSE versi 4 yang mendapat banyak inspirasi dari aplikasi E-Procurement Kota Surabaya. Pengembangan SPSE versi 4 pun dilakukan secara kolaboratif dengan tim LPSE Kota Surabaya. Insya Allah SPSE versi 4 akan d
  • 11

    Jul

    Catatan FGD LPSE Kementerian Keuangan di Semarang

    LPSE Kementerian Keuangan menyelenggarakan serangkaian Focus Group Discussion di GKN (Gedung Keuangan Negara) di beberapa daerah. Saya kebagian menjadi narasumber GKN Semarang. Pada acara tersebut hadir panitia pengadaan dari beberapa Direktorat Jenderal Kementarian Keuangan di Semarang dan Sekitarnya. Sekitar 20 orang penyedia barang/jasa juga hadir pada acara tersebut. Saya berbincang dengan seorang penyedia yang berasal dari Kabupaten Purworejo. Penyedia tersebut telah mengikuti beberapa kali lelang elektronik di Kementerian Keuangan maupun beberapa LPSE lain. Uniknya, di Purworejo sendiri dia tidak pernah ikut lelang karena memang LPSE Kabupaten Purworejo masih belum ada lelang e-procurement. Seorang peserta juga menanyakan penggunaan User ID tunggal di semua LPSE. Dengan ini saya me
  • 8

    Jun

    Rakor ke-6 LPSE Nasional

    Tidak terasa sudah enam kali LKPP menyelenggarakan rapat koordinasi LPSE Nasional. Biasanya rakor diselenggarakan 2 kali setahun dan diselenggarakan di Jakarta serta luar Jakarta. Rakor ke-3 diselenggarakan di Batam sedangkan yang ke-5 di Balikpapan. Peserta yang hadir mungkin ada 700 orang 200-an instansi seindonesia. Agar tidak bosan, acara kali ini kita lebih banyak menampilkan pembicara dari luar antara lain: Abdullah Hehamahua - Penasehat Pimpinan KPK Andry Huzein - Direktur IT Detik.com Budi Rahardjo - Praktisi IT Security (blog) Johnny Swandi Sjam - Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (pernah menjabat Dirut Indosat) Dari LKPP hanya menyampaikan modul baru Trouble Ticketing System (TTS) yang akan segera diterapkan serta regulas tentang e-tendering. Materi Pertama P
  • 1

    Mar

    LPSE: Pendekatan Implementasi yang Tidak Lazim

    Bulan Februari ini ada satu paket senilai 6 trilyun yang dilelang melalui LPSE. Hemm sepertinya ini nilai paket terbesar yang pernah ada di LPSE. Tapi, dari sisi aplikasi (teknis) SPSE, 6 trilyun atau 600 juta sama saja. Saya tidak sedang membahas nilai paket ini. Iseng-iseng saya mencoba menghitung nilai proyek implementasi LPSE. Seperti saya bahas di posting sebelumnya, LPSE menggunakan pendekatan participatory, collaboration, dan komunitas. Salah seorang penilai e-government award menganggap pendekatan ini merupakan pendekatan yang tidak lazim di dunia pemerintahan. Dan ternyata cukup sukses. Jika implementasi LPSE menggunakan pendekatan yang sudah lazim, kira-kira langkahnya sebagai berikut: LKPP membuat inisiatif kegiatan LPSE. LKPP mencari konsultan untuk menyusun desain sist
  • 18

    Nov

    Mafia Proyek

    Ada satu cerita tentang ‘kejamnya’ mafia proyek. Saya rasa ini juga terjadi di tempat-tempat lain. Sebuah perusahaan memiliki produk atau sistem yang merupakan hasil inovasinya. Hal yang lumrah jika sistem tersebut ditawarkan ke instansi-instansi yang memerlukan. Karena merupakan invonasi baru maka tidak akan ada perusahaan lain yang memiliki produk sejenis. Kalaupun ada mungkin memiliki perbedaan yang cukup banyak. Setelah presentasi dan instansi tersebut merasa perlu terhadap produk tersebut maka akan dilakukan lelang umum karena prosedurnya memang harus demikian. Namun anehnya, pada lelang tersebut muncul perusahaan lain dengan proposal yang sama persis. Rupa-rupanya, perusahaan tersebut merupakan makelar proyek yang menguasai instansi tersebut. Kemungkinan besar panitia pe
- Next

Author

Follow Me