Satu Instansi, Banyak LPSE

12 Jun 2012

Dari awal, LPSE sudah didesain untuk terdesentralisasi. Tidak ada satu sistem di Jakarta untuk seluruh instansi. LPSE akan ada di setiap instansi. LPSE dikelola dan dimiliki oleh instansi yang bersangkutan.

Namun pendekatan per instansi ini masih kurang tepat. Beberapa instansi memiliki jangkauan wilayah seluruh Indonesia. Kementerian PU, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Polri misalnya, memiliki satuan kerja hingga di kabupaten-kabupaten. Idealnya, satuan kerja instansi pusat yang berada di daerah mengadakan lelang melalui LPSE kab/kota setempat.

Namun ternyata mewujudkan hal ini tidak mudah. Beberapa instansi mulai menggagas berdirinya LPSE di tingkat provinsi, Kepolisian Daerah misalnya. ‘Teori kami’, polda dapat mengadakan lelang di LPSE provinsi.

Karena tidak ada larangan maupun pedoman detil tentang pendirian LPSE, oleh karena itu dimungkinkan untuk mendirikan LPSE Polda. LPSE ini akan melayani Polres di Pronvinsi yang bersangkutan. Secara teori ini bisa, namun infrastruktur jaringan mungkin akan menghambat akses internet baik oleh ULP maupun penyedia yang ada di kabupaten ke LPSE Polda. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan LPSE dibentuk di tingkat Kepolisian Report atau Kepolisian Resort Kota.


TAGS


-

Author

Follow Me