Monitoring Pengadaan

12 Sep 2011

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu aktifitas dalam satu siklus manajemen pengadaan. Dan sayangnya, pada dasarnya orang tidak mau dievaluasi. Tahun lalu, LKPP telah membuat prosedur untuk monev dengan mengedarkan formulir ke semua instansi pemerintah. Konon, kurang dari 10% instansi memberikan data pengadaanya. Dari 10% instansi tersebut, prosentasi pengadaan yang dilaporkan juga sangat sedikit.

Tahun 2010 juga telah dikembangkan Aplikasi Monev Online oleh Direktorat Monitoring & Evaluasi LKPP. Sosialisasi juga telah dilakukan ke banyak instansi. Namun ternyata data yang masuk ke sistem masih sangat sedikit. Beberapa hal yang menyebabkannya antara lain:

  1. Instansi tidak merasa membutuhkan sistem monev. Mengisi data di sana sama artinya dengan menambah pekerjaan.
  2. Data-data yang dilaporkan ke LKPP merupakan laporan yang harus disusun dengan mengolah data-data pengadaan manual. Ini merupakaan pekerjaan yang tidak mudah. Idealnya, monev dimasukkan ke dalam sistem e-procurement sehingga menjadi satu kesatuan business process. Melalui sistem e-proc, panitia pengadaan akan dipaksa mengisi data ke sistem.
  3. Belum ada regulasi yang cukup kuat tentang monev. Pasal 115 ayat 2 Perpres 54/2010 hanya penyebutkan bahwa Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.

Beberapa waktu lalu saya sempat menghadiri presentasi sistem monev pada Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem monev PU cukup bagus dan telah berhasil digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses pengadaan yang sedang berjalan. Pimpinan dapat melihat satker-satker mana saja yang lambat melakukan penyerapan.

Namun sistem monev PU agak berbeda fungsi dengan yang di LKPP. Salah satu fungsi monev di LKPP adalah untuk membuat kebijakan pengadaan. Selain itu, spektrum monev untuk LKPP jauh lebih luas karena menjangkau instansi pusat, pemerintah daerah, serta instansi-instasi dan lembaga pemerinta lain. Menerapkan monev di PU jauh lebih mudah. Menteri PU cukup membuat permen yang berlaku di seluruh kementerian termasuk di dalamnya sanksi jika tidak dilaksankan. Sementera itu itu, LKPP tidak bisa dengan mudah membuat peraturan yang mengatur instansi lain apalagi menerapkan sanksi.

Hal yang paling mungkin dilakukan adalah menyisipkan monev di dalam SPSE sehingga menjadi bagian dari proses bisnis pengadaan. Ini akan dapat memaksa orang untuk mengisikannya. Jika monev menjadi sistem terpisah dari SPSE maka perlu disiapkan banyak hal; antara lain: regulasi, sosialisasi, dan training.

Saat ini kami sedang menyiapkan fitur-fitur baru SPSE untuk monev. Harapannya, dalam waktu dekat LKPP dapat memotret lebih luas tentang pengadaan di Indonesia.


TAGS


-

Author

Follow Me