LPSE Indonesia Sebuah Sistem yang Hebat

8 Jun 2011

Saya tidak sedang berbicara tentang aplikasi SPSE namun sedang membanggakan sistem LPSE dan para pengelolaannya. E-Learning Series on E-Procurement yang diselenggarakan oleh World Bank telah saya ikuti 5 kali. Berikut ini ringkasannya dan silahkan banding dengan LPSE kita

1. Singapura: GeBIZ

Sistem eprocurement Singapura sudah full dan integrated dari perencanaan hingga payment. Namun tidak fair jika Singapura dibandingkan Indonesia dari sisi geografis dan demografi. GeBIZ dapat dibandingkan dengan sistem e-procurement Kota Surabaya dan tidak dapat dibandingkan dengan LPSE karena berbeda jauh jangkauan geografis dan infrastruktur IT.

2. Malaysia: E-perolehan

Sistem ini sudah lengkap (bisa dilihat di tulisan saya sebelumnya). Lagi-lagi geografis Indonesia sangat berbeda dengan Malaysia. Sistem ini dikembangkan dan dikelola oleh swasta (Commerce Dot Com).

3. Philipina

Secara geografis mirip dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jumlah penduduk hampir 1/3 Indonesia dengan jumlah pulau juga 1/3 Indonesia. Sistem e-procurement mereka terpusat untuk melayani satu negara. Namun mereka hingga saat ini masih tahap e-announcement dan belum ada pemasukan penawaran secara online. Infrastruktur internet mereka mungkin tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Ketika mereka telah menerapkan full e-procurement mereka akan menghadapi masalah yang sama dengan kita — upload dokumen ratusan MB. Kita tunggu saja apakah model terpusat mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut.

4. Korea: KONEPS

Seperti halnya Singapura, Korea memiliki infrastruktur jauh lebih bagus dibandingkan Indonesia. Sistem eproc mereka dikembangkan dan dikelola oleh swasta (Samsung kalau tidak salah).

5. India

Sebenarnya lenbih tepat kalau disebut dua pemerintah Provinsi di India (Andhra Pradesh dan Karnataka). Sewaktu presentasi, mereka tidak menyebutkan apakah sistem eproc di pemerintah provinsi tersebut digunakan juga oleh kabupaten/kota di provinsinya. Kemungkinan besar sistem mereka hanya digunakan oleh pemerintah Provinsi. Artinya, tidak dapat disamakan dengan LPSE Nasional, namun sejajar dengan LPSE Provinsi Jawa Timur atau LPSE Provinsi Bali.

6. Vietnam dan Thailand

Kedua negara ini masih di tahap awal implementasi e-procurement. Sistem mereka dikembangkan dan dikelola oleh swasta. Lagi-lagi sistem ini terpusat di ibu kota negara.

Ada beberapa hal menarik yang dimiliki LPSE dibandingkan dengan sistem eproc di negara-negara tersebut.

  1. Sistem eproc LPSE dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah secara langsung dan tidak melalui pihak ketiga. Hampir semua sistem di negara-negara tadi dikembangkan dan dikelola oleh swasta. Artinya, pemerintah (dan PNS) ternyata sanggup memberikan layanan IT dalam jumlah masif. Ingat, ada ratusan LPSE di seluruh Indonesia sementara di semua negara itu hanya ada masing-masing satu ‘LPSE’ di ibukota negara.
  2. Jika dibandingkan dengan perusahaan besar di Indonesia, LPSE patut berbangga. Jalintrade yang diluncurkan PT Telkom tahun 2003 sepertinya mati suri. Konon PNS yang dianggap memiliki skill IT di bawah pegawai swasta ternyata dapat mengelola sistem elektronik dengan nilai transaksi puluhan trilyun rupiah. Coba Jalintrade dikelola oleh tim LPSE, saya yakin sudah menghasilkan profit :D.
  3. Dengan segala keterbatasan biaya, skill, dan bandwidth LPSE dapat mengoperasikan layanan di banyak remote area. LPSE tidak perlu menunggu bandwidth puluhan MB tersedia seperti di Korea. Saya yakin, jika rekan-rekan LPSE diberi kesempatan, akan dapat membantu implementasi e-procurement di Filipina.
  4. Beberapa negara (Filipina dan Vietnam) mendapat bantuan dari luar negeri untuk menyelenggarakan e-procurement. Sementara itu, selain 5 provinsi pilot project MCC ICCP/USAID, semua instansi kita mendirikan dan mengelola LPSE dengan biaya dan kerja sendiri. Sebenarnya, tanpa ada bantuan MCC ICCP/USAID, ke-5 provinsi tersebut juga dapat menerapkan LPSE sendiri.


TAGS


-

Author

Follow Me