Desentralisasi LPSE Merupakan Pilihan Tepat

7 Jun 2011

minahasa-tenggara

Beberapa waktu lalu saya mendapat pertanyaan dari Minahasa Tenggara. Apakah bisa LPSE dengan VSAT karena Speedy di daerah kami sering putus karena kabel Telkom tertimpa pohon. Hemm… Ada 2 poin menarik di sini
1. Pilihan akses hanya ada dua, Telkom Speedy dan VSAT.
2. Jaringan internet masih rentan terhadap peristiwa alam.

Saya tidak tahu berapa bandwidth speedy di Minahasa Tenggara. Menurut situs Telkom Speedy, mereka menyediakan layanan hingga 1 Mbps di Indonesia timur. Namun angka ini berlaku hanya sampai Broadband Remote Access Server (BRAS). Saya tidak begitu paham definisi BRAS. Namun untuk kasus ini, sepertinya BRAS berada di ibu kota kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya 1 Mbps hanya dijamin untuk dalam kota. Sementara itu dari Minahas Tenggara ke internet domestik tentunya sharing dengan orang sekabupaten dan kita tidak tahu berapa nilai tepatnya.

Pilihan desentralisasi server LPSE di setiap kabupaten/kota sangat tepat untuk menyelesaikan kasus Minahasa Tenggara (dan ratusan kota-kota lain di Indonesia). Pengguna sistem e-procurement di kabupaten tersebut sebagian besar atau mungkin 99,9% berasal dari kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya, jika server berada di Jakarta maka akan terjadi lalu lintas data yang sama sekali tidak diperlukan.

Beberapa kali saya bertemu dengan konsultan World Bank yang bekerja di salah satu kementerian. Secara tidak langsung dia menyalahkan pilihan LKPP untuk men-desentralisasi e-procurement. Seharusnya– katanya– sistem e-procurement ini menjadi satu kesatuan dengan sistem keuangan negara dan berada di bawah Kementerian Keuangan.

Pada prinsipnya saya sependapat bahwa pengadaan harus berada dalam stream pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, sistem ini harus satu database terpusat dan menyatu (monolitik) dengan sistem perencanaan, anggaran, serta perbendaharaan. Nah di sini masalahnya. Dalam dunia cloud computing, Service Oriented Architecture sepertinya pandangan monolitik ini sudah tidak relevan lagi. Ada beberapa hal lain yang menyebabkan pendekatan monolitik ini tidak dapat diterapkan:

  1. Teknologi informasi telah memungkinkan seamless connectivity antara banyak sistem.
  2. Seperti kasus Minahasa Tenggara, e-procurement tidak akan dapat berjalan jika menggunakan satu sistem di Jakarta.
  3. Daerah dapat menolak penggunaan satu sistem terpusat karena merasa memiliki kewenangan berdasarkan otonomi daerah dan desentralisasi
  4. Pemerintah daerah tidak memiliki sense of ownership
  5. Pemerintah daerah dapat belajar mengelola sebuah layanan Teknologi Informasi. Sebagian besar instansi belum pernah memiliki layanan TI selain e-procurement ini.


TAGS


-

Author

Follow Me