LPSE: Pendekatan Implementasi yang Tidak Lazim

1 Mar 2011

Bulan Februari ini ada satu paket senilai 6 trilyun yang dilelang melalui LPSE. Hemm sepertinya ini nilai paket terbesar yang pernah ada di LPSE. Tapi, dari sisi aplikasi (teknis) SPSE, 6 trilyun atau 600 juta sama saja.

Saya tidak sedang membahas nilai paket ini. Iseng-iseng saya mencoba menghitung nilai proyek implementasi LPSE. Seperti saya bahas di posting sebelumnya, LPSE menggunakan pendekatan participatory, collaboration, dan komunitas. Salah seorang penilai e-government award menganggap pendekatan ini merupakan pendekatan yang tidak lazim di dunia pemerintahan. Dan ternyata cukup sukses.

Jika implementasi LPSE menggunakan pendekatan yang sudah lazim, kira-kira langkahnya sebagai berikut:

  1. LKPP membuat inisiatif kegiatan LPSE.
  2. LKPP mencari konsultan untuk menyusun desain sistem, rencana implementasi, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk tender.
  3. Tahun pertama dilakukan tender untuk pekerjaan desain sistem, prototyping, pengembangan, rencana/strategi implementasi, termasuk rincian kebutuhan biaya implementasi serta tahapan-tahapannya.
  4. Tahun kedua akan dilakukan implementasi LPSE untuk tahap pertama yang dilakukan untuk, katakanlah 200 instansi dari 600 instansi seluruh Indonesia.
  5. Tahun ketiga dan keempat akan dilakukan implementasi untuk 400 instansi sisanya.

Berapa besar anggarannya?

Pada tahun 2008, USAID memberikan hibah untuk mendirikan LPSE di 5 provinsi. Setiap provinsi mendapatkan bantuan antara lain

  1. Tiga unit server beserta perlengkapan (rak, UPS, software)
  2. Sejumlah PC, notebook, printer, scanner, dan UPS
  3. Perlengkapan jaringan
  4. Biaya instalasi perangkat serta akses internet 256 kbps
  5. Pelatihan untuk pengelola LPSE, PPK, panitia, dan penyedia barang/jasa

Saya tidak tahu persis angkanya tapi kira-kira total biaya untuk item-item di atas sekitar 1,5 milyar. Artinya, untuk 600 instansi akan diperlukan biaya minimal 900 milyar atau 300 milyar per tahun. Di instansi-instansi tertentu, angka 1,5 milyar tidak akan mencukupi. Kementerian keuangan misalnya, yang memiliki satuan kerja di seluruh wilayah Indonesia, akan membutuhkan biaya pelatihan jauh lebih besar.

Menurut pendekatan yang lazim, pekerjaan implementasi ini dilakukan oleh sepenuhnya satu perusahaan atau konsorsium beberapa perusahaan. Menurut pengalaman kami, implementasi satu LPSE memerlukan waktu 2-3 bulan dan melibatkan sedikitnya 6 orang tenaga implementasi meliputi:

  1. Team leader: 1
  2. Trainer: 2
  3. Ahli jaringan: 1
  4. Teknisi: 2

Pekerjaan implementasi LPSE meliputi task-task sebagai berikut:

A. Pembentukan tim atau unit kerja LPSE
B. Penyusunan regulasi (peraturan kepala instansi) tentang paket-paket pekerjaan yang dilelang secara elektronik melalui LPSE
C. Instalasi perangkat keras (komputer, server, jaringan) di kantor LPSE
D. Instalasi jaringan internet
E. Training of Trainer kepada tim LPSE
F. Training kepada para pengguna LPSE
G. Sosialisasi kepada satuan kerja serta penyedia barang/jasa
H. Peluncuran lelang perdana

Berkaca pada lelang e-KTP yang dimulai bulan Februari, maka pemenang lelang akan ditunjuk pada akhir April. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada Mei-November atau 7 bulan. Satu paket pekerjaan untuk 200 instansi akan melibatkan 1.200 orang atau mungkin 400 orang jika dilakukan secara parallel.

Implementasi LPSE telah dimulai sejak tahun 2008 di mana masih berlaku Keppres 80/2003. Pada Keppres tersebut belum ada kewajiban e-procurement, yang ada hanyalah bolehnya penggunaan e-procurement. Menurut pengalaman kami melakukan implementasi LPSE, task A-H di atas memiliki tantangan tersendiri (lebih detil tentang hal ini akan saat tulis terpisah).

  1. Belum adanya kewajiban e-procurement merupakan tantangan paling besar. Meskipun telah diijinkan oleh regulasi namun telah menjadi karakteristik kita bahwa banyak hal yang harus menunggu dipaksa agar berjalan. Dari task A-H tersebut, yang dapat terlaksana hanyalah task C dan D. Padahal, task C-G tersebut tidak ada artinya apa-apa jika task A, B, dan H tidak terlaksana. Pada akhirnya, anggaran akan terserap, sebagian, namun tujuan akhir untuk pelaksanaan lelang secara elektronik tidak tercapai sama sekali.
  2. Tantangan pada task A dan B terkait dengan regulasi e-procurement. Tanpa ada kewajiban e-procurement, sangat sedikit pimpinan instansi yang bersedia membentuk tim LPSE apalagi peraturan penerapan e-procurement di instansinya.
  3. Jika task A tidak terlaksana, artinya tidak ada tim LPSE di instansi, tim implementasi tidak memiliki counterpart di instansi yang bersangkutan. Paling banter, tim implementasi hanya dapat melakukan pekerjaan fisik berupa deliveri dan instalasi perangkat keras dan jaringan internet (task C & D). Task A merupakan titik kritis bagi task-task berikutnya.
  4. Task C: instalasi perangkat keras sangat tergantung dengan ketersediaan infrastruktur di instansi yang bersangkutan. Pendirian LPSE memerlukan ruangan untuk training & bidding room yang memuat masing-masing 10 unit komputer. Selain itu diperlukan ruangan lain untuk help desk dan ruang server. Penyiapan ruangan-ruangan tersebut tidak mudah. Di banyak tempat, ruangan tersebut bahkan belum ada sama sekali. Artinya, ada potensi komputer-komputer yang yang diadakan tidak dapat dipasang sehingga menumpuk saja.
  5. Task D: jaringan internet sangat tergantung dengan ketersediaan provider di setiap daerah. Daerah tertentu telah memiliki jaringan fiber optic kecepatan tinggi. Sementara ada daerah di mana mungkin diakses melalui VSAT (satelit). Pemasangan jaringan internet kadangkala memerlukan syarat tersedianya penangkal petir, sistem kelistrikan yang handal,atau konstruksi fisik berupa antenna. Pemasangan ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.
  6. Task E: training of trainer dapat berjalan dengan baik jika telah dibentuk tim LPSE di instansi yang bersangkutan. Tanpa ada tim tersebut training dapat saja dilaksanakan namun tidak ada jaminan bahwa mereka nanti yang akan mengoperasikan LPSE.
  7. Task F: training kepada para pengguna LPSE juga tergantung dengan tim LPSE dan regulasi (task B). Tanpa ada regulasi, panitia/ULP yang detraining tidak akan bisa menjalankan lelang secara elektronik. Sementara itu, para penyedia barang/jasa juga tidak akan mengikuti training karena tidak ada lelang yang akan dilakukan secara elektronik.

LKPP merupakan lembaga yang baru berdiri secara formal pada Desember 2007 namun baru efektif bekerja kira-kira akhir 2008. Sebagai lembaga yang masih baru, rasanya sangat sulit untuk mendapatkan anggaran implementasi e-procurement 300 milyar untuk satu tahun. LKPP bukanlah instansi seperti Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. LKPP akan menghadapi kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota apalagi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.


TAGS


-

Author

Follow Me