LPSE Nasional Sebagai Infrastruktur Sistem Informasi Pengadaan

28 Sep 2010

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan kabupaten/kota memiliki unit kerja LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Pada akhir 2012 diharapkan lebih dari 500 LPSE telah berdiri untuk melayani pengadaan pemerintah secara elektronik. Pada awalnya sistem LPSE dibentuk hanya untuk menyediakan layanan e-tendering. Namun pada perkembangnya, LPSE Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjadi infrastruktur sistem informasi pengadaan nasional.

Saat ini, pemerintah tidak memiliki data akurat tentang pengadaan barang/jasa. Informasi tentang pengadaan hanya dapat diperoleh melalui besarnya penyerapan anggaran dari Kementerian Keuangan. Data penyerapan anggaran hanya memberikan informasi tentang uang; sementara proses pengadaan sendiri tidak dapat dimonitor apalagi dievaluasi. Sebelumnya telah ada upaya dari Bappenas untuk mendapatkan data pengadaan pemerintah melalui formulir yang diedarkan ke instansi-instansi. Dari ratusan instansi yang ada, hanya kurang dari 10% instansi yang memberikan laporan. Sementara itu keakuratan dan kelengkapan data juga masih perlu dikaji kembali. Pada umumnya, instansi enggan mengisi data-data semacam itu.

Dengan semakin banyaknya lelang e-proc yang dilakukan di LPSE maka akan semakin banyak data yang tersimpan di sistem Jika suatu instansi telah melakukan e-tendering untuk seluruh paket pengadaan maka data-data pengadaan telah tercatat di dalam database. Di dalamnya akan dapat diketahui jumlah paket pengadaan, jumlah panitia pengadaan, nilai efisiensi dan banyak lagi informasi lainnya. Informasi ini dapat diolah untuk mendapatkan laporan tentang pengadaan pemerintah di Indonesia. Namun dengan catatan, hanya pengadaan e-tender yang tersedia datanya.

Sementara itu informasi tentang tender non elektronik sebenarnya masih diperlukan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Data ini tidak mungkin tersedia pada panitia atau kepala satuan kerja. Data ini (dalam bentuk softcopy) dapat disampaikan ke LPSE untuk dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem LPSE Nasional akan mengambil data dari semua LPSE untuk diolah di pusat. Jika tidak memiliki LPSE, instansi dapat saja mengirimkan langsung ke LKPP. Namun cara ini memiliki kelemahan dari sisi otorisasi & autentikasi. LKPP harus melakukan autentikasi kepada orang-orang di instansi sebelum mereka masuk ke sistem. Hal ini bukan pekerjaan yang kecil mengingat ada ratusan instansi tersebear seluruh Indonesia. Adanya LPSE memberikan kemudahan bagi LKPP karena autentikasi dilakukan di LPSE.


TAGS Implementasi LPSE


-

Author

Follow Me