Merintis E-Catalog

27 Sep 2010

Seperti diberitakan di website LKPP, pemerintah akan mengembangkan sistem e-purchasing/e-catalog. Pada pengembangan e-purchasing ini LKPP menggandeng beberapa ahli, salah seorang pakar Logistik yaitu Prof. Senator Nur Bahagia, kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok. Sejak pertengahan tahun 2010 telah telah diselenggarakan serangkaian pertemuan dalam rangka pengembangan e-purchasing ini. Dari sisi penyedia barang/jasa, LKPP mengundang pula Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) sebagai counterpart.

Dari berbagai pembahasan awal dapat diambil satu kesimpulan bahwa sistem e-purchasing/e-catalog sangat tergantung dengan jenis barang/jasa dan tidak dapat dibuat satu model umum. Untuk mendefiniskan model dari satu produk kita harus benar-benar memahami model bisnis, hierarchy distribusi, serta berbagai aspek bisnis yang telah berjalan. Diskusi dengan Gaikindo memberikan gambaran model bisnis pada kendaraan bermotor (mobil). Model bisnis ini harus diperhatikan karena merupakan sistem yang telah berjalan puluhan tahun. Produk yang lain seperti alat kesehatan, obat, atau alat tulis kantor akan memiliki model bisnis yang berbeda. Sebagai langkah awal, pengembangan akan difokuskan pada produk kendaraan bermotor.

Menurut Perpres 54 tahun 2010, pasal 1 ayat 41: “E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik”. Pasal 110 berbunyi “Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E- Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa”. E-purchasing memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan e-tender; atau bisa juga disebut berkebalikan. Pada pengadaan melalui tender (secara elektronik maupun tidak) harga dan spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan merupakan rahasia hingga batas waktu yang ditentukan. Pada purchasing, semua informasi barang/jasa baik spesifikasi maupun harga tidak lagi rahasia. Informasi tersebut tersedia kapan saja dan berlaku untuk waktu tertentu. Pengguna barang/jasa dapat membandingkan barang/jasa dari berbagai penyedia/merek dan memilih sesuai kebutuhan dengan harga yang telah dipublikasikan. Pengadaan melalui e-purchasing akan lebih sederhana dan cepat (penjelasan lain dapat dibaca di sini)

Penerapan e-purchasing membawa implikasi pada rantai distribusi. Pada pembahasan tentang kendaraan bermotor, isu ini muncul. Di dalam bisnis kendaraan bermotor — paling tidak untuk mobil — dikenal sedikitnya 2 layer distribusi: Pabrikan (ATPM) > Main Dealer > Dealer.

1. Dengan siapa pengguna jasa (panitia pengadaan) harus bertransaksi?

Pertanyaan ini sangat mendasar sehingga harus dijawab sebelum melangkah. Pada pengadaan melalui tender, transaksi tender dan jual beli terjadi antara panitia dan dealer. Ide awal yang muncul, pada e-purchasing pejabat pengadaan bertransaksi dengan pabrikan dengan harapan mendapatkan harga yang murah. Pada diskusi muncul pendapat dari sudut pandang penyedia jasa. Pabrikan tidak dapat bertransaksi langsung dengan pemerintah karena dapat menimbulkan keberatan dari dealer. Selain itu, delivery kendaraan mau tidak mau akan menggunakan jalur distribusi yang telah ada; artinya tetap akan melalui dealer. Lebih jauh lagi, pabrikan tidak memiliki tangan’ langsung ke konsumen. Sementara itu yang memiliki akses langsung ke konsumen adalah dealer. Pabrikan mungkin juga tidak mau bermasalah dengan dealer-dealer terkait dengan pemilihan dealer mana yang dipilih untuk delivery.

2. Bagaimana penetapan harga kendaraan?

Seperti kita ketahui, hampir semua kendaraan bermotor dibuat di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, instansi pemerintah yang membelinya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konsep dasar e-catalog adalah tersedianya informasi spesifikasi barang dan harga secara transparan. E-catalog dapat menampilkan data harga kendaraan untuk setiap kota. Sementara itu, untuk daerah/kota yang tidak terdapat pada daftar tersebut tentunya akan mengacu ke kota terdekat. Di sini muncul biaya tambahan untuk pengiriman yang tidak dapat diakomodir ke dalam sistem e-catalog.

3. Spesifikasi Non Standar pada Kendaraan

Pada instansi tertentu, kehutanan, pertanian, atau militer seringkali memerlukan kendaraan dengan spesifikasi non standar. Kendaraan dengan jenis ini tentu tidak akan ada pada e-catalog. Untuk itu, sepertinya tidak bisa dibuat sistem e-catalog murni. Pada kasus tertentu, pengguna barang/jasa dapat meminta spesifikasi khusus sehingga harga kendaraan tidak lagi sama dengan yang ditampilkan di e-catalog.


TAGS Pengembangan


-

Author

Follow Me