Aspek Non Teknis Agregrasi Data Penyedia

30 Jun 2010

Ini merupakan lanjutan tulisan saya sebelumnya: Agregrasi Data Melalui Inaproc.

Bulan Juli ini kami akan meluncurkan sistem agregrasi di LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan LPSE Kota Yogyakarta. Kedua LPSE ini dipilih karena pada prakteknya, penyedia yang berdomisili di Kota Yogyakarta akan mengikuti lelang di LPSE Provinsi maupun LPSE Kota Yogyakarta. Alasan kedua adalah penyedia dan jumlah paket pengadaan di kedua LPSE tersebut relatif tidak terlalu banyak. Implementasi di kedua LPSE tersebut akan diikuti secara bertahap implementasi di LPSE-LPSE lain.

Tantangan terbesar adalah aspek non teknis yaitu verifikasi data. Secara legalitas, verifikasi penyedia yang akan masuk ke sistem LPSE diatur oleh peraturan kepala daerah atau peraturan tingkat menteri bersama-sama dengan aturan pemberlakukan e-procurement di instansi tersebut. LKPP sendiri telah memberikan ketentuan umum persyaratan verifikasi. Pada implementasi di lapangan, prosedur verifikasi tidak selalu sama antara satu LPSE dengan LPSE lain. Ada LPSE yang menambahkan Surat Keterangan Fiskal. Ada juga LPSE yang melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan perusahaan tersebut ada atau tidak.Sebagian lagi melakukan pengecekan berdasarkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tanpa harus menelpon atau mengunjungi kantor perusahaan tersebut.

Perbedaan syarat verifikasi tersebut akan membawa implikasi pada saat agregrasi diberlakukan. LPSE yang mensyaratkan pengecekan ke lapangan merasa kurang percaya terhadap penyedia-penyedia yang mendaftar di LPSE lain yang tidak melakukan pengecekan tersebut. Kondisi ekstrim, LPSE yang memberikan syarat lebih akan menolak penyedia-penyedia dari luar LPSE tersebut. Di sisi penyedia, mereka akan melakukan pendaftaran dan verifikasi di LPSE yang memiliki persyaratan lebih mudah; toh mereka akan dapat mengikuti lelang di mana saja.

Ada dua solusi untuk mengatasi hal ini:

1. LKPP mengeluarkan standar verifikasi

Standar ini harus diikuti oleh semua LPSE. Jika pada standar yang ini ada persyaratan yang tidak ada pada verifikasi sebelumnya maka penyedia diwajibkan melakukan verifikasi ulang. LPSE-LPSE yang telah menerapkan standar verifikasi ini maka penyedia-penyedia yang terdaftar di sana dapat masuk ke sistem agregrasi.

2. Verifikasi ulang di LPSE tertentu tanpa ada standar verifikasi

Satu LPSE yang merasa tidak safe terhadap hasil verifikasi LPSE lain dapat mensyaratkan verifikasi ulang penyedia yang akan roaming ke LPSE tersebut. Sementara itu LPSE lain yang sudah merasa safe dapat menerima roaming penyedia dari LPSE mana saja.

Kunci utama adalah perlu adanya kepercayaan terhadap LPSE lain. Ini sebagai sebuah ilustrasi. Pak Joyo memiliki KTP yang diterbitkan Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Ini bisa kita analogikan bahwa Pak Joyo juga memiliki User ID di LPSE Kabupaten Malang. Suatu saat Pak Joyo menginap di hotel Bidakara Jakarta dan wajib meninggalkan kartu identitasnya di resepsionis. Resepsionis hotel menerima KTP tersebut karena dia percaya dengan KTP tersebut. Resepsionis tidak perlu mengecek ulang apakah KTP ini benar diterbitkan Pemkab Malang. Jika KTP tersebut suatu saat terbukti palsu, itu urusan lain. Artinya, hotel harus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Pemerintah Kecamatan Kepanjen - Malang terhadap penerbitan KTP. Ketentuan penerbitan KTP juga sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ilustrasi tersebut dapat menjadi gambaran bahwa LPSE harus percaya satu sama lain.


TAGS


-

Author

Follow Me