ERP di Pemerintahan: Integrasi LPSE dengan Sistem Lain

29 Mar 2010

Pertengahan Maret 2010, LKPP mengadakan workshop yang mengundang akademisi dari beberapa perguruan tinggi. Pada acara itu, Pemerintah Kota Surabaya, yang diwakili Agus Imam Sonhaji memaparkan konsep ERP (Enterprise Resource Planning) di pemerintahan. ERP sebenarnya hanya dikenal di swasta. Namun demikian, sebagian konsep ERP dapat diterapkan di pemerintahan.

Berikut ini cuplikan konsep dari Pak Sonhaji:

erp-eproc1

Konsep tersebut sangat bagus dan jika dapat diterapkan akan memberikan benefit yang besar bagi pengelolaan pemerintahan. Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah mendapatkan manfaat dari sistem yang terintegrasi tersebut, antara lain:

  1. Perencanaan pembangunan lebih terstruktur karena data-data telah tersedia di dalam sistem.
  2. Monitoring program dapat dilakukan dengan cepat. Pimpinan dapat memantau besarnya penyerapan dan efisiensi anggaran setiap bulan.
  3. Kinerja unit dapat diketahui dengan cepat.

Jika dapat diimplementasikan di instansi-instansi pemerintah, tentu akan sangat bermanfaat. Sebenarnya LKPP juga berharap agar konsep dan sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan LPSE dan diimplementasikan di instansi yang telah menerapkan LPSE. Namun ternyata ada beberapa kendala yang membuat implementasi ERP tersebut perlu pemikiran lebih jauh.

  1. Kewenangan LKPP sesuai keppres 106 tahun 2007 terbatas pada proses pengadaan barang dan jasa. LKPP tidak memiliki kewenangan pada pengembangan sistem budgeting dan controling.
  2. Sistem di luar pengadaan menjadi tanggung jawab instansi lain. Jika ingin mengintegrasikan, LKPP perlu bekerja sama dengan instansi tersebut.
  3. Implementasi ERP di Kota Surabaya memiliki ruang lingkup yang sempit sehingga relatif mudah. Implementasi di instansi lain memerlukan pengkajian terhadap regulasi daerah, regulasi instansi vertikal (Kemdagri, Kemkeu, misalnya), serta regulasi pemerintah pusat.
  4. Agar dapat sukses, implementasi ini harus ditunjang dengan regulasi yang memadai (Inpres misalnya). Otonomi daerah kadangkala menjadi penghambat implementasi semacam ini. Pemerintah daerah merasa otonomi menyebabkan mereka dapat mengembangkan sistem sendiri. Sesuai yang baik dan bermanfaat di tempat lain belum tentu daerah lain mau menerapkannya. Seperti halnya LPSE yang tidak dengan mudah diterima msyarakat.

Implementasi yang paling mudah dapat dimulai di tingkat Kota di mana akan memiliki banyak kesamaan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Mungkin perlu ada sukarelawan; artinya ada pemerintah Kota yang bersedia menjadi pilot project ini. Berdasarkan pengalaman, sebagian besar pemerintah Kota memiliki pemahaman dan inisiatif yang bagus untuk implementasi e-government. LKPP dan Pemkot Surabaya dapat menawarkan bantuan teknis kepada pemerintah yang berminat.


TAGS


-

Author

Follow Me