Perlukah Satu Aplikasi Tunggal E-procurement? (Tanggapan Artikel)

5 Jan 2010

Sebagian tulisan ini merupakan tanggapan saya terhadap Saudara Samsul Ramli dengan Judul Indonesia Menuju Satu Aplikasi eProcurement,Mungkinkah?

Desentralisasi menjadi isu yang sering menjadi pembicaraan orang. Isu terakhir adalah penghapusan pemilihan gubernur secara langsung. Wacana tersebut muncul karena ternyata biaya pilgub sangat besar dan sangat masuk akal jika gubernur dipilih oleh DPRD. Di sisi lain, pihak-pihak yang tidak setuju menganggap cara ini akan mengebiri demokrasi dan hanyalah set back atau kemunduran. Biaya yang besar pada pilgub (dan pilkada pada umumnya) adalah konsekuensi demokrasi dan desentralisasi.

Isu serupa juga mengemuka terhadap sistem LPSE. Selama ini, LKPP tidak pernah mengeluarkan regulasi yang mengatur bahwa sistem eproc harus menggunakan sistem LPSE yang dikembangkan LKPP. Adopsi LPSE yang dilakukan berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah semata-mata karena inisiatif mereka sendiri. Bahkan, kini instansi yang telah merasakan ‘nikmatnya’ LPSE banyak yang menularkan ke instansi lain [baca Efek Berantai Implementasi LPSE]. Ini kasusnya sama persis dengan adopsi e-proc Kota Surabaya oleh Departemen Luar Negeri, atau SEPP Depkominfo oleh Pemerintah Otorita Batam. Tidak ada larangan untuk mengembangkan sistem eprocurement maupun menyebarluaskannya.

Aplikasi hanyalah 10% dari keseluruhan sistem eprocurement. Sembilan puluh persen yang lain adalah effort untuk mendidik masyarakat dan SDM pemerintah dalam hal pemahaman eprocurement. Jadi, tidak terlalu penting sebuah instansi akan mengadopsi sistem yang mana. Namun penggunaan sistem tunggal memberikan keuntungan:

1. Efisiensi Pengembangan

Indonesia terdiri atas lebih dari 500 kabupaten/kota/provinsi dan puluhan instansi pusat. Ada pemerintah daerah yang kaya dengan APBD besar. Ada pemda yang memiliki SDM jago IT, ada yang tidak memiliki sama sekali. Untuk alasan kreatifias dan kemandirian, mereka dapat mengembangkan sistem e-procurement sendiri. Tidak sebatas e-proc, mereka dapat mengembangkan sistem e-anggaran, e-SDM, e-KTP, dan e-e yang lain. Pemerintah daerah yang memiliki anggaran besar, tentu tidak memiliki kendala mengembangkan e-proc. Namun bagaimana dengan yang memiliki anggaran terbatas? Alangkah baiknya jika cukup satu sistem eproc yang dikembangkan dan dibagikan ke seluruh instansi tanpa biaya. Jika pengembangan eproc memerlukan biaya 200 juta, maka untuk 500 instansi akan memerlukan 100 milyar biaya pengembangan saja. Belum lagi jika sistem eproc tersebut disertai pembelian lisensi software komersial (Windows, Oracle, MS SQL), berapa biaya lagi yang harus dikeluarkan?

Tidak jarang juga banyak sistem teknologi informasi yang dikembangkan ternyata tidak bisa diimplementasikan. Berapa uang negara yang terbuang? Sistem eproc yang sudah terbukti berjalan di suatu instansi pasti dapat diterapkan di instansi lain.

Efisiensi pengembangan tidak semata-mata di sisi aplikasi. Instansi yang mendirikan LPSE tidak perlu lagi memikirkan standar, prosedur, dan formulir untuk menjalankan sistem ini.

Jika pemerintah mengeluarkan regulasi baru tentang pengadaan barang/jasa dan sistem eproc harus dimodifikasi, maka biaya pengembangan yang dikeluarkan juga hanya satu. Berbeda kalau terdapat banyak sistem di mana masing-masing instansi perlu mengeluarkan biaya.

2. Efisiensi Pemeliharaan dan Pengembangan Lanjutan

Pemeliharaan sistem memerlukan biaya yang tidak kalah besar dengan pengembangan awal. Pemeliharaan ini mencakup: bug fixing (perbaikan) dan penambahan fitur baru. Pengguna sistem LPSE tidak akan terbebani dengan aspek pemeliharaan maupun pengembangan lanjutan. Mereka cukup berkonsentrasi pada pelayanan dan operasional.

3. Kemudahan dan Penghematan Bagi Penyedia Barang/Jasa

Dengan sistem tunggal, satu orang penyedia barang/jasa cukup mempelajari satu sistem eproc. Registrasipun juga cukup satu kali (satu sistem tunggal memungkinkan interkoneksi data penyedia) dan mereka dapat mengikuti lelang di manapun. Sebagai contoh, vendor-vendor harus menggunakan 4 sistem eproc yang berbeda untuk mengikuti lelang di Jakarta karena ada sistem LPSE (di Depkeu, Diknas, dan PT KBN), SEPP (di Depminfo, Dephub, Perum Peruri), eproc Departemen PU, dan eproc Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai ilustrasi, kuartal ketiga 2009 terdapat 226 penyedia yang terdaftar di dua LPSE (Diknas dan Depkeu) sekaligus. Dari keseluruhan penyedia LPSE Depdiknas, angka ini meliputi 70% dari sekitar 300 penyedia seluruhnya. Sementara dari keseluruhan penyedia di Depkeu angka ini adalah 49%. Jika volume pengadaan di kedua LPSE semakin membesar maka jumlah penyedia yang terdaftar akan semakin banyak. Angka 70% atau 40% ini akan semakin membesar dan mendekati 100%. Sejumlah 70% penyedia di LPSE Depdiknas, jika telah mendapat pelatihan di LPSE Depkeu atau sebaliknya, tentu tidak perlu lagi mengikuti pelatihan. Ini merupakan penghematan bagi LPSE maupun penyedia sendiri.

Agregrasi Data Penyedia

Agregrasi/integrasi data penyedia di sistem LPSE sedang dalam pengembangan. Jika sistem ini telah diimplementasikan, penyedia yang telah terdaftar di satu LPSE akan dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa registrasi & verifikasi ulang. Hal ini membawa penghematan waktu maupun biaya bagi LPSE maupun penyedia. Pengembangan dan implementasi sistem agregrasi data penyedia ini, memerlukan effort yang jauh lebih besar jika melibatkan berbagai sistem eproc yang berbeda-beda.

4. Kemudahan Penyebaran Sistem dan Adopsi

Di pertengahan tahun 2009, berkembang fenomena penyebarluasan sistem LPSE oleh instansi pengelola LPSE ke instansi-instansi lainnya. LPSE Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan /atau training ke instansi-instansi antara lain Kota Bekasi dan Provinsi Kalimantan Timur. LPSE Provinsi DIY juga membidani berdirinya LPSE Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sedangkan LPSE Provinsi Sumatera Barat membantu berdirinya LPSE Kabupaten Agam. Penyebaran sistem LPSE terjadi dengan lebih cepat melalui mekanisme ini. Hal ini akan sulit dilakukan jika sistem eproc yang dikembangkan beragam apalagi memerlukan biaya lisensi.

Adopsi sistem LPSE berlangsung lebih cepat karena learning curve lebih pendek. Percepatan ini berlangsung karena sosialisasi sistem tidak selalu dilakukan oleh LKPP selaku pengembang sistem. Sosialisasi dan training dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah menggunakan sistem ini.

Kesimpulan

Sistem-sistem eprocurement dikembangkan berdasarkan regulasi yang sama, yaitu Keppres 80/2003. Semua sistem eproc tersebut akan memiliki alur yang sama. Sangat masuk akal jika satu sistem saja sudah cukup untuk dipakai oleh seluruh instansi di Indonesia. Isu kreatifitas dan inovasi daerah yang terbelenggu karena sistem tunggal sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Masih banyak sekali sistem yang khas di daerah tertentu, misalnya sistem retribusi daerah, sistem penerimaan siswa baru, atau sistem informasi pariwisata. Sistem yang khas ini yang harus dimanfaatkan untuk memacu kreatifitas dan inovasi. Pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan sesuatu yang sudah ada, mubazir.


TAGS


-

Author

Follow Me