Efek Berantai Implementasi LPSE

11 Dec 2009

LPSE yang mulai dirintis sejak tahun 2007, tahun 2009 ini telah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan ditinjau dari pertumbuhan jumlah LPSE, jumlah tender, serta nilai pagu paket.

2008 2009
Instansi - 44
Paket 33 1.758
Pagu 59,7 M 3,3 T

Jika dibandingkan dengan nilai pengadaan barang/jasa APBN maka angka ini masih jauh lebih kecil, baru sekitar 1%. Ditinjau dari jumlah instansi pemerintah yang mencapai sekitar 600, maka 33 instansi ini masih 5%. Jika pemerintah mewajibkan eprocurement mulai tahun 2011 untuk setiap instansi maka hal ini menjadi tantangan bagi implementasi LPSE. Apakah implementasi eprocurement 2011 dapat tercapai? Strategi apa yang harus diterapkan untuk mencapainya? Bagaimana peranan LPSE-LPSE yang sudah ada?

LPSE Melayani Satuan Kerja Terdekat Termasuk Instansi Lain

LPSE adalah unit kerja yang bertugas mengoperasikan sistem e-procurement. LPSE berfungsi sebagai pasar, tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Pembeli di sini adalah satuan kerja (Satker/SKPD) dari sebuah instansi pemerintah, sementara penjual adalah penyedia barang/jasa (vendor). Pada prinsipnya, pembeli dapat membeli di pasar mana saja asalkan apa yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan harga terbaik dan proses pembeliannya dapat dilakukan secara efisien. LPSE sebagai sebuah pasar dapat melayani siapa saja, tidak semata-mata instansi tempat dia dibentuk. LPSE Departemen Keuangan misalnya, melayani pengadaan secara elektronik instansi lain (KPK, LKPP, KY, PPATK). Bagi instansi yang volume paketnya tidak terlalu besar, lebih efisien jika tidak perlu mendirikan LPSE namun ikut ke LPSE lain yang terdekat. Kewenangan pengadaan ada di PPK, jadi PPK dapat menentukan di LPSE mana dia akan melakukan pengadaannya. Konsep bahwa sebuah LPSE dapat melayani instansi-instansi lain telah berhasil diterapkan di LPSE Departemen Keuangan, Prov Jawa Barat, Prov DIY, Kota Yogyakarta, dan Sumatera Barat.

Secara alamiah, peserta pengadaan barang/jasa sangat dipengaruhi oleh domisili. Instansi vertikal di daerah tidak selalu harus mengikuti pengadaan melalui LPSE instansi pusatnya. Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Timur I misalnya, dapat mengadakan lelang di LPSE Provinsi Jawa Timur karena vendor-vendornya 90% berdominsili di Jawa Timur. Konsep ini mungkin belum pernah diterapkan di LPSE, namun merupakan pendekatan yang sangat bagus.Dengan pendekatan ini, instansi tidak harus mendirikan LPSE untuk dapat menjalankan e-procurement sehingga jika memang diwajibkan, bukan merupakan kendala yang berarti. Mendirikan LPSE memang memerlukan effort, mulai dari perangkat keras, jaringan internet, personel, training, registrasi, dan sosialisasi.

Peran LPSE Eksisting untuk Mendirikan LPSE Baru

Ada kemauan yang kuat dari instansi yang telah memiliki LPSE (misalnya DIY, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banjarbaru) untuk menularkan ilmunya ke instansi lain dalam rangka pembentukan LPSE baru. LPSE Provinsi DIY telah berhasil mendirikan LPSE Gunung Kidul dan LPSE Kulon Progo. Begitu juga LPSE Provinsi Sumatera Barat dan LPSE Agam. Dengan banyaknya instansi, yang berinisiatif mendirikan LPSE baru maka akan semakin cepat pertumbuhan LPSE; tidak lagi linier namun bisa eksponensial. LKPP tinggal memberikan pedoman teknis untuk pendirian LPSE ini. Dengan pendekatan ini, amanat untuk implementasi LPSE di seluruh kabupaten/kota dapat terlaksana.

  1. LPSE di provinsi jauh lebih mengenal karakteristik daerah daripada LKPP di ibukota. Hal ini akan memudahkan pendirian LPSE.
  2. Jumlah pegawai LKPP tidak akan mencukupi jika harus membidani sendiri pendirian LPSE-LPSE tersebut.
  3. Dari sisi geografis, LPSE provinsi lebih dekat ke kabupaten/kota sehingga komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan lebih cepat.
  4. Merupakan kebanggan tersendiri bagi LPSE eksisting jika berhasil melakukan cloning LPSE ke pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
  5. Biaya implementasi akan lebih kecil jika dibandingkan harus mendatangkan tim dari Jakarta maupun mendatangkan tim instansi setempat ke Jakarta untuk training. Pendampingan dapat dilakukan oleh tim LPSE di tingkat provinsi atau LPSE terdekat. Training pun dapat dilakukan di LPSE yang telah ada.

Pada akhirnya, pemeranan LPSE eksiting untuk mendirikan LPSE baru memberikan efek berantai yang akan mempercepat implementasi LPSE secara nasional. Sementara itu, LKPP akan memiliki waktu lebih banyak untuk pengembangan sistem, standarisasi operasi, maupun dukungan pasca implementasi.


TAGS


-

Author

Follow Me