• 12

    Jun

    Satu Instansi, Banyak LPSE

    Dari awal, LPSE sudah didesain untuk terdesentralisasi. Tidak ada satu sistem di Jakarta untuk seluruh instansi. LPSE akan ada di setiap instansi. LPSE dikelola dan dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Namun pendekatan per instansi ini masih kurang tepat. Beberapa instansi memiliki jangkauan wilayah seluruh Indonesia. Kementerian PU, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Polri misalnya, memiliki satuan kerja hingga di kabupaten-kabupaten. Idealnya, satuan kerja instansi pusat yang berada di daerah mengadakan lelang melalui LPSE kab/kota setempat. Namun ternyata mewujudkan hal ini tidak mudah. Beberapa instansi mulai menggagas berdirinya LPSE di tingkat provinsi, Kepolisian Daerah misalnya. ‘Teori kami’, polda dapat mengadakan lelang di LPSE provinsi. Karena t
  • 14

    Feb

    Orang-Orang LPSE yang Militan

    Salah seorang pejabat tinggi di LKPP memberikan pujian kepada para pengelola LPSE. “Ternyata orang-orang LPSE militan. Bagaimana mereka bisa seperti itu?”, kata beliau. Beliau memang tidak mengikuti, bagaimana LPSE berkembang di K/L/D/I. Awalnya, LPSE-LPSE tersebut berdiri atas inisiatif sendiri karena belum ada regulasi yang mewajibkan. Karena atas inisiatif sendiri, otomatis mereka memang merasa butuh. Mereka memiliki semangat tinggi untuk mewujudkan pengadaan secara elektronik. LKPP sebenarnya hanya sebagai accelerator atau pemercepat. LKPP mengkoordinasikan dan memfasilitasi orang-orang yang memiliki semangat tersebut.Tidak heran jika antar-LPSE terwujud sinergi satu dengan lainnya. Teknologi Informasi (TI), bagi sebagian besar masyarakat, merupakan sesuatu yang wah. Kare
  • 10

    Feb

    SPSE di Kota Surabaya

    Akhirnya, pemkot Surabaya berhasil melakukan migrasi dari e-proc yang telah mereka gunakan sejak 2004 ke SPSE. Proses migrasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yakni membuat ‘jembatan’ dari SPSE versi 3.3.2 ke sistem e-project dan beberapa sistem terkait. Dengan adanya jembatan ini, sistem-sistem yang terintegrasi dengan e-proc lama tetap berjalan dengan baik. Tahap berikutnya adalah melakukan lelang di SPSE. Sebagian paket akan tetap berjalan di e-proc lama hingga proses lelang berakhir, sedang paket-paket baru dilelang di SPSE. Penyedia barang/jasa pengguna eproc kota Surabaya juga akan mengalami perubahan. Namun saya yakin bahwa mereka sudah pernah mengikuti lelang di LPSE Provinsi Jawa Timur atau LPSE-LPSE lain sehingga dapat langsung familiar dengan aplikasi ini.
  • 5

    Jan

    Inpres 75 40

    Inpres ini resminya bernama Inpres nomor 17 tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Salah satu poin yang terkait dengan e-procurement adalah target penerapan e-procurement sebesar 75% anggaran di Kementerian/Lembaga/Institusi lain serta 40% di Daerah. Dari situlah kami menyebutnya Inpres 75-40. Masuknya target e-procurement pada inpres merupakan salah satu bukti bahwa kita semua, penyelenggara LPSE seindonesia, dapat meyakinkan para pimpinan bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan e-procurement. Nilai paket 53 trilyun yang dilelang selama 2011 merupakan bukti keberhasilan tersebut. Ini semua merupakan hasil kerja keras tim LKPP serta semua pengelola LPSE seluruh indonesia.
  • 28

    Nov

    Rakornas LPSE dan Ekonomi Daerah

    Rakor ke-7 LPSE Nasional yang diselenggarakan minggu lalu di Sanur - Bali, dihadiri 700 orang lebih (termasuk panitia). Sekitar 2 milyar biaya dikeluarkan untuk penyelenggaraannya. Ada satu daerah yang berminat ketempatan rakor LPSE Nasional tahun depan. Mungkin jumlah peserta yang hadir dapat mencapai 1000 orang atau lebih. Biasanya, LKPP menyelenggarakan 2 kali rakor setahun. Rakor pertama di Jakarta dan rakor kedua di luar jakarta (Batam, Balikpapan, Bali). Persiapan rakor ternyata cukup panjang. Ketika kita baru selesai menyelenggarakan rakor ke-7, kita sudah dihadapkan untuk persiapan rakor ke-8. Ada wacana untuk menyelenggarakan rakor cukup 1 kali mengingat jumlah peserta yang semakin besar. Kemungkinan akan diselenggarakan di luar Jakarta dengan pertimbangan ekonomi daerah. Hem
  • 18

    Nov

    Konsolidasi Data

    Penetrasi LPSE ternyata jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Tahun 2011 relatif tidak banyak fitur yang kami kembangkan karena resource tersedot untuk bug fixing, update patch, serta pengembangan sistem lain (Inaproc, ADP, dan e-catalog). Salah satu yang belum bisa kami selesaikan adalah konsolidasi data. Isian kode anggaran (MAK) telah ada pada sistem namun ternyata isinya tidak akurat. Ada yang mengisi namun tidak lengkap karena hanya beberapa digit awal atau beberapa digit terakhir yang dimasukkan. Implementasi LPSE menggunakan pendekatan geografis. Oleh karena itu, hierarchy instansi tidak lagi relevan. Politeknik Kesehatan Surakarta yang berada di bawah Kementerian Kesehatan (DIPA-nya berasal dari Kemenkes) tidak melakukan lelang di LPSE
  • 16

    Nov

    Business Continuity Plan (BCP)

    Hari ini kursus Business Continuity Plan. Pada prinsipnya mempersiapkan rencana jika ada bencana terhadap sistem. Pembuatan BCP harus melibatkan semua level di organisasi, mulai dari direktur utama hingga bagian help desk; mulai dari bagian keuangan hingga perencanaan produksi. Gambarannya seperti apa BCP itu? Berikut ini ilustrasinya. Bank ABC memiliki data center di kantor pusat di Sudirman - Jakarta. Andaikan kantor pusatnya terjadi kebakaran, bank tersebut harus tetap beroperasi. Jika ada gangguan terhadap core business system maka akan terdapat potensi kehilangan transaksi, katakanlah 100 milyar per jam, dan potensi kerugian 5 milyar per jam. Nah, untuk mencegah kehilangan pendapatan/keuntungan tersebut, sistem bank harus memiliki BCP. Data-data yang disimpan di data center (kantor
  • 13

    Oct

    LPSE Mempercepat Proses Pengadaan

    Tadi siang saya bertemu seorang rekan pengelola LPSE. Dia bercerita bahwa LPSE telah sangat mempercepat proses lelang. Ada puluhan paket pengadaan yang sedang dilelang oleh panitia. Spesifikasinya sebagian besar sama. Find menjadi salah satu fasilitas word processing yang sangat membantu mereka. Satu hal yang sangat mempercepat adalah tidak diperlukannya pencetakan/printing dokumen. Pada lelang konvensional, pencetakan dan penjilidan memerlukan effort yang tidak sedikit. Jenis lelang tertentu terutama konstruksi memerlukan dokumen dengan jumlah banyak hingga ratusan halaman. Adanya e-procurement telah mengurangi waktu dan biaya pencetakan dokumen.
  • 20

    Sep

    Interkoneksi LPSE dan SPAN

    SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) merupakan sistem yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Akhir tahun 2011 ini SPAN akan diujicobakan di beberapa KPPN Jakarta. SPAN dan e-procurement memiliki kaitan yang erat. Lebih dari 30% nilai APBN digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Pertemuan awal LKPP, tim pengembangan SPAN, serta LPSE Kementerian Keuangan memberikan gambaran bahwa ada beberapa titik interkoneksi antara kedua sistem. Interkoneksi tersebut berada pada kode anggaran serta nomor kontrak pengadaan. Semoga di awal tahun depan LKPP dapat mulai mengembangan interkoneksinya.
  • 15

    Sep

    Antara Pekerja Bangunan dan Pengguna Gedung

    Saya beserta tim pengembangan e-procurement seolah-olah sedang membangun sebuah gedung kantor. Ada yang menjadi arsitek, pemasang instalasi listrik, pembuat saluran air, memasang furniture, mengecat tembok, dan ada juga bagian pemasaran yang menawarkan ruang untuk disewakan. Bagi arsitek, gedung tersebut tampak di layar komputernya sebagai miniatur bangunan tiga dimensi lengkap dengan perabotannya. Bagi pemasang instalasi listrik, dia telah memasang kabel sepanjang 10 ribu meter dan 15 ribu sambungan listrik pada bangunan tersebut. Bagi pembuat saluran air, dia telah memasang 5 ribu batang pipa berbagi ukuran dan memasang sekian ribu sambungan pipa pada puluhan lantai. Bagi pengecat tembok, dia telah menghabiskan ribu liter cat untuk mengecat ribuan meter persegi dinding di puluhan lantai.
- Next

Author

Follow Me